Bayangkan dua karyawan sama-sama bekerja 9 tahun dengan gaji Rp8.000.000. Yang pertama di-PHK dan menerima UPMK Rp32.000.000. Yang kedua mengundurkan diri dan menerima Rp0 untuk komponen yang sama (angka ilustrasi). Selisihnya bukan karena salah hitung, tetapi karena aturan membedakan cara seseorang berhenti bekerja.
Artikel ini akan membahas apa itu uang penghargaan masa kerja (UPMK), tabel besarannya, perbedaannya dengan pesangon dan UPH, tiga contoh hitungan, risiko jika perusahaan tidak membayarnya, dan hak karyawan yang resign.
Key Takeaways
Saat PHK, karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun berhak atas UPMK sebesar 2–10 bulan upah.
Tiga hal menentukan hasil hitungan: upah yang dipakai, masa kerja, dan jenis pemisahan (PHK, pensiun, atau resign).
Karyawan yang resign tidak mendapat UPMK, tetapi berhak atas UPH dan uang pisah sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
UPMK berbeda dari pesangon dan UPH, sehingga ketiganya perlu dihitung dan dicatat terpisah.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah uang yang wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan telah bekerja minimal 3 tahun. UPMK bukan bonus tahunan dan bukan tunjangan rutin.
Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021
menyebutkan bahwa PHK mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon dan/atau UPMK, ditambah uang penggantian hak (UPH). Tautan tersebut adalah salinan teks (mirror), jadi cocokkan juga dengan berkas resmi di JDIH sebelum dipakai untuk pembayaran.
Tabel Besaran UPMK Berdasarkan Masa Kerja
Besaran UPMK mengikuti Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021. Kolom nominal adalah ilustrasi dengan upah Rp8.000.000 per bulan.
Masa Kerja
UPMK (Bulan Upah)
Ilustrasi (Upah Rp8.000.000)
3 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun
2
Rp16.000.000
6 tahun atau lebih, kurang dari 9 tahun
3
Rp24.000.000
9 tahun atau lebih, kurang dari 12 tahun
4
Rp32.000.000
12 tahun atau lebih, kurang dari 15 tahun
5
Rp40.000.000
15 tahun atau lebih, kurang dari 18 tahun
6
Rp48.000.000
18 tahun atau lebih, kurang dari 21 tahun
7
Rp56.000.000
21 tahun atau lebih, kurang dari 24 tahun
8
Rp64.000.000
24 tahun atau lebih
10
Rp80.000.000
Perhatikan batas jenjang. Masa kerja 8 tahun 11 bulan masih masuk jenjang 6 sampai kurang dari 9 tahun, yaitu 3 bulan upah, bukan 4.
Contoh Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja
Semua angka di bagian ini adalah ilustrasi, bukan data karyawan nyata. Koefisien UPMK diasumsikan 1 kali.
Contoh 1: PHK karena Efisiensi
Seorang staf dengan upah Rp8.000.000 dan masa kerja 7 tahun 4 bulan terkena PHK. Masa kerjanya masuk jenjang 6 sampai kurang dari 9 tahun, yaitu 3 bulan upah.
UPMK-nya adalah 3 × Rp8.000.000 = Rp24.000.000
Pesangon dihitung terpisah dari UPMK. Pada masa kerja 7 sampai kurang dari 8 tahun, tabel Pasal 40 ayat (2) memberi 8 bulan upah sebelum dikali koefisien sesuai alasan PHK.
Contoh 2: Pensiun
Seorang karyawan dengan upah Rp12.000.000 pensiun setelah 25 tahun bekerja. Masa kerja 24 tahun atau lebih memberi 10 bulan upah, sehingga
UPMK-nya 10 × Rp12.000.000 = Rp120.000.000
Contoh 3: PKWT yang Habis Kontrak
Seorang karyawan kontrak bekerja kurang dari 3 tahun, lalu kontraknya berakhir. Masa kerjanya di bawah jenjang pertama, jadi UPMK tidak berlaku. Hak yang relevan untuk PKWT adalah uang kompensasi.
Skenario
Masa Kerja
UPMK
PHK efisiensi
7 tahun 4 bulan
Rp24.000.000
Pensiun
25 tahun
Rp120.000.000
PKWT habis kontrak
Kurang dari 3 tahun
Tidak berlaku
Resign (dibahas di bawah)
9 tahun
Rp0
Jika Anda menghitung untuk banyak karyawan, pastikan komponen upah dicatat konsisten. Dasarnya dapat dibaca di
panduan payroll perusahaan
.
Perbedaan UPMK, Pesangon, dan UPH
Ketiganya dibayarkan pada momen yang sama sehingga sering tertukar. Pesangon dihitung dari alasan PHK dan masa kerja, UPMK dari jenjang masa kerja, sedangkan UPH mengganti hak yang belum terpakai seperti cuti.
Untuk keperluan pajak, PP 68/2009 menyebut ketiganya sebagai satu kelompok "uang pesangon", tetapi pada pembayaran ketiganya tetap dihitung dan dicatat terpisah.
Komponen
Dasar
Berlaku Saat
Ukuran
Uang pesangon
Pasal 40 ayat (2)
PHK, sesuai alasan
1 sampai 9 bulan upah menurut masa kerja
UPMK
Pasal 40 ayat (3)
PHK, masa kerja minimal 3 tahun
2 sampai 10 bulan upah
UPH
Pasal 40 ayat (4)
PHK dan resign
Cuti belum diambil, biaya pulang, hak lain
Uang pisah
Pasal 50
Resign
Sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB
Digital Onboarding:Mengelola proses onboarding karyawan baru secara digital.
Performance Management:Melakukan penilaian kinerja dan memantau kinerja tim.
Dengan software HRIS EQUIP, tim HR dapat mengelola data karyawan, absensi dan cuti, payroll, rekrutmen, sampai penilaian kinerja dalam satu sistem.
Kesimpulan
UPMK dibayarkan saat PHK kepada karyawan bermasa kerja minimal 3 tahun, sebesar 2 sampai 10 bulan upah. Karyawan yang resign tidak mendapat UPMK, tetapi tetap berhak atas UPH dan uang pisah sesuai perjanjian. Tabelnya sederhana, jadi pastikan tiga inputnya benar upah, masa kerja, dan jenis pemisahan.
Aturan dapat berubah, jadi cek ulang besaran dan koefisien pada peraturan terbaru sebelum pembayaran.
Minta rincian tertulis per komponen: tanggal mulai kerja yang dipakai, upah dasar dan komponen di dalamnya, alasan PHK, serta nominal pesangon, UPMK, dan UPH secara terpisah. Rincian ini memudahkan Anda mencocokkan angka dengan tabel dan menemukan bagian yang berbeda sebelum menandatangani apa pun.
Umumnya dimulai dari perundingan langsung antara karyawan dan perusahaan, lalu berlanjut ke mediasi di dinas ketenagakerjaan setempat bila tidak ada kesepakatan. Simpan surat PHK, slip gaji, dan kontrak kerja sebagai bukti.
Kewajiban atas hak karyawan seperti ini umumnya dicatat sebagai liabilitas imbalan kerja, dan estimasinya sering disusun dengan bantuan perhitungan aktuaria. Mintalah tim akuntansi atau auditor menentukan perlakuan yang tepat untuk perusahaan Anda.
Pasal 1 angka 4
PP 68/2009
memasukkan UPMK dan UPH ke dalam pengertian uang pesangon. PPh 21-nya bersifat final dengan tarif berlapis menurut Pasal 4: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta.
Keisha Anindya adalah penulis konten HR dengan pengalaman 3 tahun yang berfokus pada topik digitalisasi SDM. Pembahasan mencakup HRIS, payroll dan regulasi (PPh 21, BPJS), absensi dan penjadwalan, rekrutmen dan ATS, performance & KPI, serta learning & development. Pendekatan penulisan mengutamakan riset dan contoh kasus agar pembahasan relevan untuk HR, manajer, hingga C-level dalam pengambilan keputusan.
Ghina adalah Senior HR Manager berpengalaman dengan lebih dari 12 tahun pengalaman dalam manajemen sumber daya manusia, talent management, dan pengembangan organisasi. Ia memiliki latar belakang pendidikan Magister Psikologi serta Bachelor of Psychology. Sebagai pemegang sertifikasi SHRM-SCP (Society for Human Resource Management – Senior Certified Professional), Ghina memiliki kompetensi dalam mengembangkan strategi HR yang selaras dengan kebutuhan bisnis, membangun budaya kerja yang sehat, serta meningkatkan employee engagement dan pengembangan talenta.
EQUIP mengikuti standar editorial yang ketat dan menggunakan sumber utama seperti regulasi, panduan industri, dan publikasi terpercaya.