Definisi PSAK, Jenis, Daftar, dan Relevansinya dengan Pajak

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana laporan keuangan bisa dibuat seragam dan bisa dipahami oleh semua pihak? Atau mengapa laporan keuangan perusahaan besar dan kecil harus mengikuti format tertentu? Jawabannya adalah karena adanya standar akuntansi.

Dalam dunia bisnis dan keuangan, konsistensi sangat penting sehingga PSAK menjadi pedoman utama penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Tanpa standar ini, perbandingan laporan antar perusahaan sulit dilakukan. Oleh karena itu, kini banyak perusahaan menggunakan software akuntansi untuk memastikan kepatuhan PSAK.

Namun, tidak semua perusahaan wajib menggunakan standar yang sama. Jenis dan skala usaha, termasuk tujuannya, menentukan standar mana yang relevan. Inilah mengapa Indonesia memiliki berbagai jenis PSAK yang dirancang khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kebutuhan setiap entitas. 

Jadi, apa itu PSAK, sejarah, jenis, daftar, standar akuntansi keuangan, dan hubungannya dengan perpajakan? Mari kita simak artikel berikut ini.

Key Takeaways

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia.

PSAK penting sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang konsisten dan terpercaya.

Pemanfaatan teknologi sistem akuntansi dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK.

Salah satu yang terbaik adalah sistem akuntansi EQUIP yang dapat memenuhi kebutuhan laporan keuangan Anda.

Jadwalkan Demo Gratis Sekarang

Apa Itu PSAK?

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang menjadi pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. PSAK diterbitkan oleh DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia).

Pengertian PSAK tidak hanya sebatas aturan pencatatan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar dalam menyusun laporan yang transparan, andal, dan bisa dibandingkan. Dengan PSAK terbaru, laporan keuangan bisa disusun sesuai kebutuhan stakeholder dan perkembangan global.

PSAK mengadaptasi standar internasional seperti IFRS agar sesuai dengan konteks Indonesia. Hal ini penting dalam era globalisasi agar laporan keuangan dapat dipahami oleh investor asing maupun lembaga internasional.

Dalam praktiknya, PSAK juga mempengaruhi proses siklus akuntansi dari pencatatan awal hingga penyusunan laporan akhir. Penggunaan software akuntansi pun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam PSAK.

Sejarah PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan transparansi, globalisasi ekonomi, dan harmonisasi dengan standar internasional seperti IFRS. Berikut adalah tonggak penting dalam sejarah PSAK, disusun berdasarkan urutan waktu:

1. Tahun 1973 – Berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Pada tahun ini, IAI dibentuk sebagai lembaga profesi akuntan yang bertugas menyusun dan mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia. Meskipun belum melahirkan PSAK secara formal, IAI mulai merintis arah pengaturan standar akuntansi yang diadopsi dari praktik internasional, terutama dari Amerika Serikat.

2. Tahun 1984 – Terbitnya PSAK pertama

Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki standar akuntansi formal dalam bentuk PSAK. Standar ini bersifat teknis dan masih banyak mengadopsi US GAAP. Tujuan utamanya adalah menciptakan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang mulai terlibat dalam pasar modal.

3. Tahun 1994 – Penyusunan PSAK yang lebih sistematis

PSAK mulai disusun ulang dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan yang lebih sesuai bagi lingkungan bisnis di Indonesia. Penyusunan ini mencakup reformulasi standar lama, penggabungan beberapa prinsip akuntansi, dan upaya awal untuk memperbaiki keterpaduan antar standar.

4. Tahun 2007 – Komitmen konvergensi ke IFRS

IAI menyatakan secara resmi bahwa Indonesia akan mengonvergensikan PSAK ke IFRS. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing pelaporan keuangan Indonesia di kancah internasional serta menarik minat investor global melalui pelaporan yang setara secara global.

5. Tahun 2009 – Penerbitan PSAK berbasis IFRS

Beberapa PSAK berbasis IFRS mulai diterbitkan sebagai tahap awal dari proses konvergensi. Tujuannya adalah agar entitas bisnis mulai melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip akuntansi internasional, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

6. Tahun 2012 – PSAK IFRS mulai diterapkan secara luas

Sejak tahun ini, sebagian besar PSAK berbasis IFRS mulai diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan publik. Hal ini menandai peralihan besar dalam praktik akuntansi di Indonesia, di mana laporan keuangan mulai mengadopsi prinsip fair value dan relevansi informasi bagi pengguna laporan.

7. Tahun 2015 – Pembentukan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS)

Untuk mengakomodasi kebutuhan entitas berbasis syariah, IAI membentuk DSAS. Lembaga ini menyusun standar akuntansi syariah yang kemudian dikenal sebagai PSAK Syariah, yang menyesuaikan pelaporan keuangan dengan prinsip-prinsip Islam.

8. Tahun 2017 – Peluncuran PSAK 69 tentang agrikultur

Indonesia, sebagai negara agraris, membutuhkan standar akuntansi yang dapat mencerminkan aktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, PSAK 69 dikeluarkan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran produk agrikultur dan aktivitas biologis, yang sebelumnya belum memiliki panduan khusus.

9. Tahun 2020 – Diterapkannya PSAK 71, 72, dan 73

Tahun ini menjadi tonggak penting dengan diberlakukannya PSAK baru yang menggantikan standar lama. PSAK 71 mengatur instrumen keuangan, PSAK 72 mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 mengatur sewa. Ketiganya selaras dengan IFRS terbaru.

10. Tahun 2025 (Proyeksi) – Implementasi PSAK 74

PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi diproyeksikan mulai berlaku tahun 2025 sebagai pengganti PSAK 62. PSAK ini diadopsi dari IFRS 17 dan akan memperjelas pengakuan pendapatan, beban, serta kewajiban dalam industri asuransi, menjawab kompleksitas pelaporan sektor tersebut.

Jenis-Jenis PSAK di Indonesia

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak semua entitas wajib menggunakan standar yang sama. Oleh karena itu, tersedia berbagai jenis-jenis PSAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik entitas. Masing-masing memiliki fokus dan cakupan yang berbeda.

1. IFRS (International Financial Reporting Standard)

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang menjadi acuan utama bagi PSAK di Indonesia. Entitas publik atau yang terlibat dalam pasar modal wajib menerapkan standar ini. Tujuannya agar laporan keuangan bisa dibandingkan secara global.

Penerapan IFRS sangat penting bagi perusahaan yang berorientasi ekspor atau memiliki investor asing. Laporan keuangan yang sesuai IFRS akan meningkatkan kredibilitas dan kemudahan dalam audit lintas negara.

2. ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas publik, seperti UMKM yang tidak terdaftar di bursa. Standar ini lebih sederhana dibanding IFRS, dengan fokus pada kemudahan dan efisiensi pelaporan.

Meskipun sederhana, ETAP tetap menjaga prinsip dasar akuntansi yang relevan dan andal. UMKM dan entitas sejenis sangat terbantu dengan adanya standar ini karena lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah adalah standar yang dirancang untuk entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Hal ini termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Standar ini memperhatikan aspek halal dan haram dalam pencatatan transaksi. Misalnya, tidak boleh ada bunga (riba) dalam transaksi. Dengan begitu, entitas syariah dapat mempertanggungjawabkan keuangannya secara religius dan profesional.

4. EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)

PSAK EMKM dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Standar ini sangat ringkas dan mudah diterapkan, sehingga cocok untuk pelaku usaha yang belum memiliki latar belakang akuntansi mendalam. Dengan adanya PSAK EMKM, para pelaku UMKM bisa lebih mudah menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan dalam mengakses permodalan seperti pinjaman bank atau investor.

5. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP adalah standar khusus yang digunakan dalam lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, SAP membantu pemerintah dalam mengelola anggaran negara dan daerah secara efektif, serta sebagai alat kontrol publik terhadap penggunaan dana negara.

Dengan memahami berbagai jenis PSAK di Indonesia, setiap entitas dapat memilih standar yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar tersebut, Anda bisa memanfaatkan software akuntansi EQUIP. Unduh skema harga EQUIP sekarang dan temukan solusi akuntansi yang sesuai dengan skala bisnis Anda!

Standar Akuntansi Keuangan

Dalam konteks standar akuntansi keuangan, PSAK disusun agar sesuai dengan kebutuhan pelaporan entitas di Indonesia. Standar ini terus berkembang seiring dinamika ekonomi dan globalisasi. Oleh karena itu, PSAK terbaru sangat penting untuk diikuti.

Berikut daftar standar akuntansi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku:

1. PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAK 2 – Laporan Arus Kas

3. PSAK 3 – Laporan Keuangan Interim

4. PSAK 4 – Laporan Keuangan Tersendiri

5. PSAK 5 – Segmen Operasi

6. PSAK 6 – Penggabungan Bisnis Entitas Sepengendali

7. PSAK 7 – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

8. PSAK 8 – Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

9. PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

10. PSAK 11 – Akuntansi Instrumen Keuangan: Pengungkapan

11. PSAK 12 – Pengurangan Nilai Aset

12. PSAK 13 – Properti Investasi

13. PSAK 14 – Persediaan

14. PSAK 15 – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

15. PSAK 16 – Aset Tetap

16. PSAK 17 – Pengakuan Pendapatan dan Biaya dalam Kontrak Konstruksi

17. PSAK 18 – Hibah Pemerintah

18. PSAK 19 – Aset Takberwujud

19. PSAK 20 – Akuntansi Imbalan Kerja

20. PSAK 22 – Kombinasi Bisnis

21. PSAK 23 – Pendapatan

22. PSAK 24 – Imbalan Kerja

23. PSAK 25 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

24. PSAK 26 – Biaya Pinjaman

25. PSAK 27 – Pengukuran Nilai Wajar

26. PSAK 28 – Kontrak Asuransi

27. PSAK 30 – Sewa

28. PSAK 31 – Instrumen Keuangan: Penyajian

29. PSAK 33 – Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

30. PSAK 34 – Kontrak Konstruksi

31. PSAK 36 – Kontrak Asuransi

32. PSAK 37 – Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

33. PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

34. PSAK 40 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

35. PSAK 41 – Pertanian

36. PSAK 42 – Akuntansi Pajak Penghasilan

37. PSAK 43 – Pengungkapan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

38. PSAK 44 – Akuntansi Sektor Publik

39. PSAK 45 – Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

40. PSAK 46 – Pajak Penghasilan

41. PSAK 47 – Akuntansi Imbalan Pascakerja

42. PSAK 48 – Penurunan Nilai Aset

43. PSAK 50 – Instrumen Keuangan: Penyajian

44. PSAK 55 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

45. PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan

46. PSAK 62 – Kontrak Asuransi

47. PSAK 65 – Laporan Keuangan Konsolidasian

48. PSAK 66 – Pengaturan Bersama

49. PSAK 67 – Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

50. PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar

51. PSAK 69 – Agrikultur

52. PSAK 70 – Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

53. PSAK 71 – Instrumen Keuangan

54. PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

55. PSAK 73 – Sewa

56. PSAK 74 – Kontrak Asuransi (Efektif 1 Januari 2025)

Daftar PSAK di Indonesia

Dalam dunia akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi panduan utama yang harus dipatuhi oleh berbagai entitas bisnis. PSAK dirancang agar sejalan dengan standar internasional (IFRS) dan terus diperbarui mengikuti dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaporan yang transparan. Berikut ini adalah daftar lengkap PSAK yang berlaku di Indonesia.

PSAK Umum:

1. PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAK 2 – Laporan Arus Kas

3. PSAK 3 – Laporan Keuangan Interim

4. PSAK 4 – Laporan Keuangan Tersendiri

5. PSAK 5 – Segmen Operasi

6. PSAK 7 – Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

7. PSAK 8 – Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

8. PSAK 9 – Penyajian Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek

9. PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

10. PSAK 12 – Pengendalian Bersama Entitas

11. PSAK 15 – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

12. PSAK 16 – Aset Tetap

13. PSAK 17 – Akuntansi Dana Pensiun

14. PSAK 18 – Akuntansi Kontrak Asuransi

15. PSAK 19 – Aset Takberwujud

16. PSAK 22 – Kombinasi Bisnis

17. PSAK 23 – Pendapatan

18. PSAK 24 – Imbalan Kerja

19. PSAK 25 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

20. PSAK 26 – Biaya Pinjaman

21. PSAK 28 – Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian

22. PSAK 30 – Sewa (diadopsi IFRS 16, digantikan oleh PSAK 73)

23. PSAK 33 – Akuntansi Pertambangan Umum

24. PSAK 34 – Akuntansi Kontrak Konstruksi

25. PSAK 36 – Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa

26. PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

27. PSAK 45 – Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

28. PSAK 46 – Pajak Penghasilan

29. PSAK 48 – Penurunan Nilai Aset

30. PSAK 50 – Instrumen Keuangan: Penyajian

31. PSAK 55 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (digantikan oleh PSAK 71)

32. PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan

33. PSAK 61 – Perjanjian Konsesi Jasa

34. PSAK 62 – Kontrak Asuransi

35. PSAK 63 – Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

36. PSAK 65 – Laporan Keuangan Konsolidasian

37. PSAK 66 – Pengaturan Bersama

38. PSAK 67 – Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

39. PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar

40. PSAK 69 – Agrikultur

41. PSAK 71 – Instrumen Keuangan (pengganti PSAK 55)

42. PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (pengganti PSAK 23)

43. PSAK 73 – Sewa (pengganti PSAK 30)

44. PSAK 74 – Kontrak Asuransi (akan menggantikan PSAK 62)

Siapa yang Perlu Menerapkan PSAK?

PSAK wajib diterapkan oleh perusahaan publik atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan yang disajikan kepada investor, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

Selain itu, entitas yang memiliki kewajiban pelaporan keuangan ke otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia juga harus mengikuti PSAK. Termasuk di dalamnya lembaga keuangan dan perbankan, yang harus mematuhi standar ini agar pengawasan dan stabilitas sektor keuangan terjaga.

UMKM dan entitas privat lainnya dianjurkan menerapkan PSAK ETAP atau PSAK EMKM, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan bisnisnya. Tujuannya adalah agar laporan tetap rapi dan sesuai standar, sekaligus memudahkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha.

Profesi akuntan juga harus memahami dan menerapkan PSAK dalam praktiknya. Dengan begitu, mereka bisa menyusun laporan yang sah secara hukum dan sesuai ketentuan profesi, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia.

Hubungan PSAK dan Perpajakan

Walaupun tujuan PSAK dan perpajakan berbeda, keduanya saling berhubungan. PSAK bertujuan menyajikan laporan yang andal, sementara pajak bertujuan menentukan besarnya kewajiban fiskal, sehingga keduanya saling melengkapi dalam tata kelola keuangan perusahaan.

Namun, banyak pos dalam laporan keuangan hasil dari standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, seperti laba bersih dan aset tetap. Di sinilah harmonisasi antara akuntansi dan fiskal diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan masalah kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga mengacu pada laporan keuangan berbasis PSAK, namun dengan penyesuaian tertentu. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal sering diperlukan untuk menyelaraskan keduanya agar laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami PSAK adalah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaporan dan perpajakan, pelaku bisnis dapat lebih siap menghadapi kewajiban fiskalnya sekaligus menjaga transparansi keuangan, sehingga meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Susun Laporan Keuangan Sesuai Standar PSAK dengan Software Akuntansi EQUIP

EQUIP adalah software akuntansi online terbaik yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan keuangan bisnis. Dengan sistem ini, pemilik usaha dapat memantau arus kas, melakukan pelacakan pendapatan, invoicing, hingga rekonsiliasi bank secara otomatis dan efisien.

Dengan fitur seperti pembuatan jurnal, laporan keuangan, integrasi penjualan dan inventaris, software akuntansi EQUIP membantu perusahaan menerapkan standar akuntansi keuangan sesuai PSAK. Akses online memungkinkan monitoring real-time dari mana saja, menjadikan pembukuan dan pelaporan pajak lebih cepat dan akurat.

Berikut ini merupakan fitur utama dari software akuntansi EQUIP:

• Integrated E-Faktur: Software Akuntansi EQUIP sudah terintegrasi dengan sistem E-Faktur, sehingga memudahkan proses pembayaran pajak untuk setiap pembelian secara otomatis dan sesuai regulasi yang berlaku.
• Built-in Professional Templates: Menyediakan berbagai pilihan template profesional untuk pembuatan invoice, struk, dan voucher, membantu perusahaan menyusun dokumen resmi dengan tampilan yang rapi dan standar.
• Automasi Pembuatan Laporan: Laporan keuangan seperti transaksi, laba rugi, dan pengeluaran dapat dibuat secara otomatis dalam waktu singkat, sehingga proses pembukuan menjadi lebih efisien.
• Riwayat Transaksi: Mengotomatiskan pencatatan seluruh transaksi bisnis, memudahkan penyimpanan dan pengecekan data kapan saja tanpa harus mencari manual.
• Manajemen Petty Cash: Membantu mengelola pengeluaran petty cash perusahaan dengan lebih terstruktur, agar pengeluaran bisa tercatat dengan tepat dan cepat.
• Kemudahan Pembayaran: Pembayaran dari pelanggan maupun ke vendor dapat dicatat secara otomatis dalam satu platform terintegrasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses keuangan.

Selain itu, software akuntansi EQUIP juga memiliki beberapa manfaat, antara lain: 

• Pembuatan laporan keuangan yang akurat: Software accounting EQUIP membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, sehingga perusahaan dapat memahami kondisi keuangan secara menyeluruh.
• Pembuatan laporan pajak yang sesuai regulasi: EQUIP memudahkan penyusunan laporan pajak yang sesuai dengan regulasi perpajakan, membantu bisnis menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak.
• Peningkatan efisiensi kerja: Proses seperti pembuatan invoice dan pembayaran dapat diotomatisasi, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan.
• Integrasi sistem yang optimal: EQUIP dapat diintegrasikan dengan sistem penjualan, pembelian, dan inventaris, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
• Analisis keuangan yang lebih baik: Menyediakan insight keuangan melalui laporan seperti anggaran, proyeksi, dan performa bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Kesimpulan

PSAK adalah standar akuntansi yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Standar ini menjamin laporan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan stakeholder dalam skala nasional maupun internasional.

Untuk itu, EQUIP menghadirkan software akuntansi dengan fitur lengkap seperti otomatisasi laporan, integrasi e-Faktur, dan manajemen keuangan real-time. Solusi ini dirancang untuk membantu bisnis mengikuti standar PSAK dengan lebih efisien dan akurat.

Coba demo gratis software akuntansi EQUIP sekarang dan rasakan langsung kemudahan pencatatan keuangan, pelaporan pajak, serta kontrol bisnis dalam satu platform terintegrasi. Saatnya Anda beralih menuju sistem yang lebih cerdas dan profesional!

FAQ tentang PSAK