Pandemi Covid 19 memberikan efek bagi kelangsungan usaha, salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja. Penyebabnya adalah perusahaan atau pabrik yang tidak dapat beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan berpengaruh pada kekuatan finansial perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu menguasai strategi manajemen bisnis yang baik, salah satunya yaitu pengelolaan persediaan dengan software inventaris barang.
Dengan penggunaan software inventory yang tepat, Anda dapat mengelola stok barang dengan baik, sehingga perusahaan dapat memenuhi semua pesanan dari pelanggan secara cepat dan tepat. Software inventory akan membantu Anda dalam melakukan pengecekan stok secara otomatis yang tentunya akan mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan.Â
Software inventory memiliki fitur terbaik yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol ketersediaan barang, sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan dan terhindar dari resiko kerugian dengan sistem. Jika terjadi kerugian, tentu akan berimbas pada nasib pekerja.
Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau para pengusaha menahan diri untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Harus ada solusi untuk menghindari PHK, dan prosesnya harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut lima hal yang bisa perusahaan lakukan agar terhindar melakukan PHK:
Daftar isi
1. Lakukan Dialog Dua Arah atau Bipartit
Langkah pertama yang harus perusahaan lakukan adalah melakukan musyawarah antara pengusaha dan pekerja dengan serikat pekerja. Lakukan dialog secara transparan dari awal dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan.Â
Selain itu, dialog bipartit juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja. Dialog ini menjadi pintu utama membangun kesepakatan bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik bagi perusahaan maupun pekerja
Baca Juga: Strategi Content Marketing untuk Tingkatkan Brand Awareness Perusahaan
2. Susun Kebijakan Ketenagakerjaan
Menyusun kebijakan tenaga kerja bertujuan untuk melakukan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berlanjut. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, dan sebagainya.
Pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contohnya pemberian Kartu Pra Kerja bagi orang yang baru lulus sekolah, ataupun yang sedang mencari pekerjaan.
Baca Juga: Tips Usaha Modal Kecil dengan Untung Besar yang Wajib Anda Coba!
3. Realisasikan dan Pantau Implementasi Paket Insentif
Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar Rp 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah harus menyiapkan insentif sosial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non formal. Insentif ini berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah (listrik dan air). Tentu harus ada yang memantau, supaya kebijakan ini terealisasikan dan tepat sasaran.
4. Lakukan Dialog Tiga Arah (tripartit)
Berkaitan dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam situasi yang sulit ini pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah terjadinya PHK.
Peran pemerintah dapat menjadi penengah dan mencari solusi yang disepakati kedua pihak terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja, apabila PHK tidak terhindarkan. Dalam hal ini pemerintah dapat membentuk Satuan Tugas Penanganan PHK agar lebih responsif terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi ini.
5. Membuka Kesempatan kepada Pekerja untuk Melakukan Pensiun Dini
Masa pensiun adalah sebuah masa ketika seseorang telah mencapai suatu usia yang sudah lanjut sehingga mengharuskannya untuk berhenti bekerja. Biasanya, setiap perusahaan mempunyai batasan usia untuk karyawannya melakukan pensiun. Namun pada kondisi tertentu, perusahaan dapat membuka kesempatan bagi para pekerjanya untuk melakukan pensiun dini guna menghindari PHK massal.  Â
Kesimpulan
Akibat pandemi Covid-19, membuat kondisi perekonomian menjadi tidak stabil dan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan mengalami kerugian. Opsi PHK bisa jadi langkah terakhir yang perusahaan lakukan. Karena langkah ini akan menjadi situasi buruk terutama bagi pekerja, yaitu akan berdampak perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain, pengusaha juga dalam posisi yang sulit karena harus memenuhi kewajiban bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Maka, harus ada solusi untuk menghindari PHK. Salah satunya dengan memanfaatkan software inventory dari EQUIP.Â
EQUIP merupakan software yang tidak hanya akan membantu Anda mengelola keuangan bisnis, tapi juga akan membantu Anda dalam mengelola stok barang dari fitur inventory. Selain itu, software inventory EQUIP bantu menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Atasi berbagai permasalahan manajemen inventaris bisnis Anda dengan software inventory terlengkap dengan coba demo produk sekarang!
